<![CDATA[Collection of PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PERSADA BUNDA INDONESIA]]> <![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT TERDAMPAK DALAM GUGATAN TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP PASAL 65 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: ANALISIS NORMATIF (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 277 K/TUN/LH/2024)]]> <![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BERDASARKAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PADA CV BAGUS TEKNIK PEKANBARU)]]> <![CDATA[PUBLIKASI KARYA FOTOGRAFI YANG BERMUATAN PORNOGRAFI DI PERHIMPUNAN FOTOGRAFER BALI BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA]]> <![CDATA[PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERASAN DENGAN MODUS PANGGILAN VIDEO CALL SEX MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 B (2) UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) (Studi Kasus Ditreskrimsus Subdit V Siber Polda Riau)]]> <![CDATA[PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA DEBITUR DENGAN BANK SYARIAH NASIONAL (BSN) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN (Studi Pada PT Bank Syariah Nasional Kota Pekanbaru)]]> <![CDATA[KAJIAN HUKUM PENERAPAN PENGECUALIAN RAHASIA BANK OLEH KEPOLISIAN DITINJAU PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DARING (Studi pada Satreskrim Polres Indragiri Hulu)]]> <![CDATA[TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PLAT NOMOR KENDARAAN GANJIL GENAP DI KOTA PEKANBARU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 8 AYAT 2 HURUF E PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL DI KOTA PEKANBARU (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)]]> <![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA PIDANA DENGAN ALASAN TERDAKWA BELUM PERNAH DIPIDANA (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/Pengadilan Negeri Kotabaru, Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2025/Pengadilan Tinggi Banjarmasin, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 5281 K/Pid.Sus/2025)]]> <![CDATA[PERAN KEPOLISIAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG DI PEKARANGAN RUMAH WARGA]]> <![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN UNIT SAMAPTA POLRES INDRAGIRI HULU DALAM PENGAMANAN OBJEK VITAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Kasus di Pertamina EP Lirik Field)]]> <![CDATA[KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN REHABILITASI (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2025/PN Srh)]]> <![CDATA[PENERAPAN TERHADAP PASAL 363 KUHPIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus di Polsek Tapung Hulu)]]> <![CDATA[PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE BERDASARKAN PASAL 426 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi di Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)]]> <![CDATA[PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN (STUDI PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO)]]> <![CDATA[PERANAN KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERHADAP TINDAKAN PIDANA RINGAN BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 (Studi Di Kepolisian Sektor Sukajadi)]]> <![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA GALIAN C TANPA IZIN BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU)]]> <![CDATA[PERAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL]]> <![CDATA[Tinjauan Hukum Peran Intelkam Kepolisian Dalam Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Studi Polres Indragiri Hulu)]]> <![CDATA[PELAKSANAAN TATA KELOLA PELAYANAN SOSIAL OLEH APARATUR KEPENGHULUAN SUNGAI SEGAJAH MAKMUR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir)]]> <![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 150/PID.B.2024/PN Jkt.Brt]]> <![CDATA[AKIBAT HUKUM PINJAM NAMA (NOMINEE) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PASAL 37 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan)]]> <![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 277K/TUN/LH/2024]]> <![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN GANTI RUGI PERUSAHAAN PENGGUNA BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BERDASARKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) (STUDI PUTUSAN NOMOR 20/PDT.G/LH/2024/PN SBY)]]> <![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ORANG PERSORANGAN PADA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kepolisian Resor Kepulauan Meranti)]]> <![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG DIDAKWAKAN TELAH MELANGGAR PASAL 365 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Putusan 426/Pid.B/2025/PN PBR)]]> <![CDATA[TINJAUAN HUKUM PENERAPAN APLIKASI DIGITAL OFFICER REPORTING SYSTEM (DORS) OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kepolisian Resort Indragiri Hulu)]]> <![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN MEMPERJUAL BELIKAN MINUMAN KERAS DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 4707K/PID.SUS/2023)]]> <![CDATA[PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA SUBDIT I DITRESKRIMUM POLDA RIAU)]]> <![CDATA[Peran dan fungsi intelijen kepolisian Republik Indonesia dalam meningkatkan keamanan masyarakat (Studi di Polsek pasir penyu)]]> <![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Studi di Nagari Pasia Laweh)]]>